www.mediapresisihukum.com | MAJALENGKA
Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Komisi III menerima audiensi dari Media,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM,) dan organisasi masyarakat (Ormas), yang bertempat di DPRD Kabupaten Majalengka.”Selasa (09/09/2025.
Pertemuan ini membahas temuan di lapangan terkait proyek-proyek tahun anggaran 2025 yang mulai berjalan.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka,H. Iing Misbahudin, mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kekecewaan atas maraknya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menegur keras Inspektorat dan meminta lembaga tersebut tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek tahun anggaran 2025.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahudin, dalam rapat bersama sejumlah LSM dan organisasi masyarakat di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka.
Dalam itu, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait kualitas pekerjaan proyek hingga keterlibatan kontraktor yang dinilai tak memenuhi syarat teknis.
“Kita pun merasakan hal yang sama, karena saat ini sudah mulai masuk pekerjaan tahun anggaran 2025, dan proses pengawasan menjadi penting agar pengerjaan maksimal,”ucapnya.
Iing Misbahudin menjelaskan temuan LSM di lapangan tidak boleh diabaikan. DPRD, menurutnya, siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencari solusi agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius.Banyak penyimpangan yang ditemukan, dan itu tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah nyata untuk membereskannya,” ujar Iing Misbahudin
Iing Misbahudin menyampaikan Salah satu persoalan yang diangkat adalah keterlibatan perusahaan yang dinilai tidak kompeten. hal ini berpotensi merugikan negara jika terus dibiarkan.Kita harapkan perusahaan yang tidak memenuhi standar tidak lagi diberi kesempatan ikut proyek.
“Keterbatasan dalam pengawasan, sehingga peran masyarakat dianggap sangat membantu. Menurut Iing, kerja sama ini penting agar pelaksanaan proyek tidak hanya menjadi seremonial, melainkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”katanya
Iing Misbahudin menyoroti minimnya jumlah tenaga pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kondisi ini semakin memperkuat urgensi kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan bersama.Kita ingin ada efek positif yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
“Komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan. DPRD berharap pengawasan yang lebih ketat dapat memperkecil potensi penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara.”Jelasnya.
Reporter : Asep Iskandar
